CIKARANG, POSKOBERITA.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta Bupati dan DPRD duduk bersama membahas nasib guru honorer Kabupaten Bekasi.
Apalagi, aksi demo damai yang dilakukan oleh guru honorer di Pemkab Bekasi sangat beralasan tentang memperjuangkan aspirasi mereka terhadap perbaikan kesejahteraan para guru honorer.
Ketua Umum DPP LAMI, Jonly Nahampun mengatakan, nasib guru honorer yang telah megajar dan mengabdi, mereka itu rata-rata di atas 15 tahun, yang selama ini pengabdian mereka untuk mendidik anak bangsa masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
“Tanpa guru honorer pembelajaran terhadap siswa khususnya di Kabupaten Bekasi sangat besar manfaatnya, atas kekurangan guru PNS seharusnya Dinas Pendidikan harus memberikan data valid jumlah rombel sekolah dan jumlah guru PNS,” ucapnya.
Ditambahkan Jonly, permasalahan kekurangan guru dapat diisi oleh guru honorer, salah satu contoh ada sekolah di Kabupaten Bekasi hanya satu yang PNS sisanya diisi oleh guru honorer, seharusnya informasi seperti itu Dinas Pendidikan memberikan data akurat terhadap Bupati, agar Bupati dapat menentukan kebijakan.
“Disamping itu juga Ketua Umum LAMI meminta agar persoalan ini di fasilitasi oleh komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi untuk memberikan atau menyetujui anggaran dalam perbaikan kesejahtraan guru honorer,” tandasnya. (can/gan)
.jpg)
Posting Komentar