Oknum Masyarakat Diduga Serobot Tanah PJT II di Tarumajaya

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Oknum masyarakat bernama Megawati Hasan Suripto, diduga telah menyerobot lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT) II dengan panjang 170 meter dan lebar 6 meter di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Selama ini disinyalir banyak lahan milik PJT II yang telah berpindah kepemilikan. Bahkan, tak sedikit lahan tersebut dijual ke pengembang.

Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI), Jonly Nahampun, menilai maraknya aset tanah PJT II yang berpindah tangan atau diserobot masyarakat dikarenakan kurangnya pengawasan.

“Bahkan kami menduga ada oknum PJT II yang bermain di balik layar. Karena itu kami minta agar Tipikor dapat melirik kasus jual beli lahan milik pemerintah tersebut,” tegasnya kepada garudanews.id, Jumat (26/5).

Jonly juga menilai BPN juga harus ikut bertanggungjawab. Karena tidak tertutup kemungkinan lahan milik PJT II didaerah Tarumajaya akan habis terjual kepada pihak pengembang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, sangat menyayangkan banyaknya warga yang menjadikan hak milik lahan PJT II.

Dirinya menyarankan agar pihak terkait menginventarisir aset milik negara ini. “Harus cocokkan data yang milik negara dengan fakta di lapangan,” tuturnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, penyerobotan lahan ini sudah terjadi sejak lama. Namun pihak PJT II disinyalir belum mengetahui seberapa besar lahan yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat.

“Saya kira harus menggandeng pemerintahan setempat, supaya aset negara itu bisa kembali lagi sesuai peruntukannya,” jelas dia.

Diakuinya, sejauh ini untuk menginventarisasi data lahan yang dikuasai oknum ini tidak mudah. Pasalnya, petugas inventarisasi banyak mendapat halangan. Terutama, oknum yang membekingi rumah atau pengembang di lokasi tersebut.

Meski demikian, kata dia, PJT II harus terus berupaya merebut kembali aset milik negara tersebut. Mulai dari membuktikan kepemilikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga menempuh jalur hukum bila nantinya terjadi kendala. (pri)