POSKOBERITA.COM, KABUPATEN BEKASI – Sejumlah elemen masyarakat berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, agar memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan fisik di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, banyak proyek yang harus diselesaikan, agar ekonomi masyarakat akan tumbuh.
Hal tersebut dikatakan Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kabupaten Bekasi, Choiri kepada Ekspres pada Minggu (28/10). “Bagaimana masyarakat akan semakin cepat bisa menikmati hasil-hasil pembangunannya, jika program kerja Pemkab Bekasi lambat,” ujarnya.
Choiri mengatakan, molornya pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Bekasi, menjadi tanggung jawabnya Plt Bupati Bekasi, Eka Supriadi Atmaja. Sehingga, Plt Bupati sudah seharusnya menggerakkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan kinerjanya.
“Plt Bupati harus mampu menggerakkan dan mengorganisir struktur SKPD sebagai pelaksana eksekutif. Sehingga, agar tidak lemah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program kegiatan di SKPD mana skala prioritas, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, apa hambatannya dan sebagainya,” ucap Choiri.
Pria berambut kuncir tersebut membandingkan dengan daerah tetangga seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang, yang sudah bergeliat melaksanakan program pembangunan seperti infrastruktur.
“Namun, tak disangka untuk Kabupaten Bekasi, pelaksanaan program berjalan dengan lambat, apalagi kegiatan lelang pun ada yang dibatalkan,” kata dia.
Choiri menilai rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, mengindikasikan kalau para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi malas bekerja.
Padahal, sudah ada anggaran yang disiapkan, tapi tidak mampu memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat melalui kegiatan. “Jadi kalau begini (penyerapan anggarannya rendah), sebaiknya kepala dinas yang tidak mampu bekerja harus diganti,” tegasnya.
Menurut Choiri, kepala dinas yang tidak bisa bekerja dan punya terobosan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, akan menjadi beban kepala daerah, dan seharusnya diganti saja.
“Kalau memang kepala dinas nya tidak ada yang kreatif dan justru menjadi beban bagi kepala daerah, sebaiknya diganti saja,” imbuhnya.
Ia juga merasa heran dengan prestasi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemkab Bekasi, padahal dalam kurun waktu beberapa tahun ini, penyerapan anggaran sangat rendah.
“Untuk dapat WTP itu kan kalau kinerja pemerintah nya baik. Makanya WTP yang diperoleh Pemkab Bekasi patut dicurigai, kalau faktanya penyerapan anggaran rendah,” sindirnya.
Ditambahkan Choiri, penegak hukum perlu mencurigai predikat WTP yang diperoleh Pemkab Bekasi. Ia mengaku khawatir, dalam penilaian ada kenjanggalan karena dianggap tidak wajar.
“Apabila dalam setiap penyerapan anggaran rendah, aneh juga bisa dapat WTP, apalagi kalau tahun ini juga dapat. Lalu apa yang dinilai jika penyerapan anggaran masih rendah, tapi dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian?,” tandas Choiri. (can/ane)
.jpg)
Posting Komentar