JAKARTA (Garudanews.id) – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) meminta keseriusan Pemerintah untuk menyikapi permasalahan perbatasan seluruh wilayah NKRI. Khususnya yang menjadi perhatian lebih serius mengenai batas wilayah laut atau pulau terluar.
“Seperti persoalan yang sekarang tengah hangat diperbincangkan soal klaim Cina di perairan Natuna. Pemerintah harus kompak dan bersikap tegas dalam menangani polemik tersebut,” ujar Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun kepada garudanews.id, Kamis (9/1/2020).
Jonly mengungkapkan, Indonesia sudah kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut dia, jangan sampai Indonesia menelan pil pahit yang kedua kali.
“Kami dari LAMI siap sebagai pasukan cadangan bila pemerintah membutuhkan melakukan perlawanan terhadap negara lain yang mengusik kedaulatan NKRI,” kata Jonly.
Jonly juga meminta kementerian atau lembaga terkait agar kompak dalam menyikapi persoalan Natuna.
“Karena, kami melihat antara Presiden, Menkopolhukam, Menhan dan Menlu memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi persoalan di Natuna. Ini menandakan Kabinet Indonesia Maju tidak solid,” kata dia.
Oleh karena itu, Jonly meminta kepada TNI dan Bakamla agar tidak gentar dengan aksi provokasi yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Pihaknya juga menyayangkan tokoh nasional maupun politik seolah tutup mata dengan masalah Natuna.
Padahal, lanjut Jonly, saat ada persoalan dalam negeri terkait dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok tertentu, sejumlah politisi kerap mengumbar istilah NKRI harga mati.
“Jangan sampai NKRI harga mati hanya sebatas jargon politik. Ketika ada ancaman dari pihak luar para politisi malah membisu,” pungkasnya. (Red)
.jpg)
Posting Komentar