JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Jonli Nahampun, mendesak lembaga penegak hukum segera mengaudit penggunaan anggaran pemerintah Kabupaten Rote Ndao saat penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan menelan anggaran hingga Rp1,5 miliar.
Dirinya pun meminta Pemkab Rote harus transparan dan memberikan klarifikasi ke publik agar informasi yang berkembang saat ini tidak bias. Menurut dia, dalam setiap penggunaan mata anggaran harus dilakukan secara transparan. Sehingga tidak menimbulkan asumsi negtif ditengah masyarakat.
“LAMI meminta agar Pemkab Rote Ndao transparan ke publik terkait anggaran Penyambutan/Kunker Presiden Joko Widodo bersama rombongan beberapa waktu lalu ke Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Jonly kepada garudanews.id, Minggu, (4/3).
Menurut Jonly, saat ini sudah masuk dalam era keterbukaan publik. Jadi dirinya berharap semua pihak koperatif, agar terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran saat menyambut kedatangan orang nomor satu di negeri ini tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Karena kalau hal ini tidak ada klarifikasi yang jelas dari pihak Pemkab Rote, akan menjadi opini yang kurang baik di mata masyarakat
“Untuk itu, LAMI minta masalah dugaan penyalahgunaan anggaran penyambutan Kunker Persiden Joko Widodo lebih baik di publikasikan kalau memang ada. Hal itu meredam barbagai pertanyaan publik agar tidak menjadi isu yang berkepanjangan untuk meredam suhu politik di Rote Ndao,” kata Jonly.
Seperti diberitakan sebelumnya, berhembus kabar disejumlah Organisasi Perangkat Daerah bahwa pemerintah kabupaten Rote Ndao diduga mengunakan dana APBD sebesar Rp1,5 miliar saat kunjunga Presiden Jokowi berkunjung ke wilayah tersebut.
Namun sayangnya sejumlah PNS, TNI, Polri mengaku tidak dapat honor apapun dari kunjungan kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut, sehingga beredar informasi dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan orang tertentu.
Padahal, seperti yang diketahui, kunjungan Presiden ke Pulau Rote Ndao seluruh anggaran telah ditangungg dari dana APBN dari urusan Rumah tangga Kepresidenan.
Kepala Rumah Tangga Arison Tomasui yang juga merangkap jabatan Kabag Humas Pemkab Rote Ndao, ketika dikonfirmasi mengenai perhal tersebut, dengan gamblang ia menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai anggaran yang dimaksud.
“Mengenai hal itu kaka hubungi pak Meky Kabag umum saja,” ucapnya, Sabtu, (2/3).
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kabag umum dan juga kepala dinas BPMPD saat dihubungi berkali-kali tidak meresponnya. (Dance)
.jpg)
Posting Komentar